Desember, Bulannya Pejabat Nampang di Televisi

Desember tidak hanya menjadi bulan penutup di tahun kalender berbasis matahari. Namun di dalamnya bertebaran berbagai hari-hari yang punya makna penting. Bagi agama Kristen dan Katolik, jelas, di bulan ini mereka menyambut perayaan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Sedangkan bagi seluruh warga dunia yang menjadikan kalender syamsiyah sebagai sistem penanggalan utama, tentu bulan Desember menjadi penantian pergantian tahun yang biasanya dilakukan dengan bertaburan aksi pemborosan dan kemaksiatan.

Awal bulan, tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari Anti HIV/AIDS sedunia. Di Indonesia, Hari Anti HIV/AIDS ini dilalui dengan kesuperbodohan* sang Menteri Kesehatan RI, Ibu Nafsiah Mboi, yang meloloskan kegiatan Pekan Kondom Nasional. Lalu setelah mendapat hujatan dari berbagai lapisan masyarakat, segenap staf Kementerian Kesehatan RI dikerahkan untuk melakukan kontra opini sembari cuci tangan alias lepas tanggung jawab atas polemik yang memalukan bagi bangsa yang mengaku relijius ini.

Kesuperbodohan itu berlanjut pada pernyataan bu Menkes yang membenarkan sebagian besar produk-produk farmasi di Indonesia yang masih menggunakan senyawa yang berasal dari hewan babi dalam proses produksinya. Lalu diikuti dengan tuntutan beliau, didukung sebagian kalangan medis dan farmakologi, agar obat/vakin tidak perlu melalui proses sertifikasi halal dari MUI. Notabene, yang dimaksud adalah syariat Islam tentang kewajiban memastikan kehalalan zat apapun yang masuk ke dalam mulut dan ditelan melewati kerongkongan setiap rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini harus dikesampingkan.

Okelah, cukup sampai disini ndhelerengnya pikiran.

Ada sebuah fenomena menarik yang saya perhatikan selama beberapa tahun belakangan, yang menjadi marak di bulan Desember, yaitu: peningkatan intensitas tampilan tayangan iklan layanan masyarakat dari berbagai lembaga/instansi negara di berbagai stasiun televisi.

Masalah buat gue??? Ooo, sangat menjadi masalah bagi saya selaku pemilik saham republik nusantara tercinta ini.

Sebenarnya, ada juga beberapa iklan layanan masyarakat lain yang tayang di bulan-bulan sebelumnya. Iklan tersebut kerap mengusik alam logika pikiran kerakyatan di kepala saya. Sangat bisa dibaca dan diduga, motif apa yang melatarbelakangi munculnya tayangan iklan tersebut.

Dalam tulisan ini, saya ingin ‘menggugat’ beberapa iklan layanan masyarakat yang dirilis oleh pemerintah. Gugatan tersebut karena munculnya pertanyaan-pertanyaan berikut:

Inilah Sebabnya LCGC Sebenarnya Tidak Murah

Kali ini saya akan melakukan simulasi perhitungan menggunakan langkah-langkah sederhana yang bisa dikategorikan ‘completely idiot dummies’.

Ambil contoh, kita akan membeli sebuah LCGC seharga 80 juta rupiah. Sesuai dengan gembar-gembornya para pejabat yang pro LCGC, program ini ditujukan untuk rakyat yang ‘tidak kaya’, maka pembeliannya pasti secara kredit, tidak mungkin tunai.