Posts Tagged ‘fatwa’

h1

Jika Golput Haram…

8 Juli 2014

Berikut ini kutipan Fatwa MUI yang menyimpulkan haramnya tidak memilih dalam pemilu alias golput:

Dari http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/02/27/n1nh50-ini-bunyi-fatwa-mui-tentang-wajib-memilih-dalam-pemilu

Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

  1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
  1. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
  1. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan  syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
  1. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
  1. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Rekomendasi

  1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
  2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Fatwa ini ditetapkan di Padangpanjang, Sumatra Barat, pada 26 Januari 2009. Sedangkan pimpinan MUI yang menandatangani adalah pimpinan Komisi Fatwa MUI KH Ma’ruf Amin, Wakil Ketua MUI Dr H M Masyhuri Na’im, dan Sekretaris Sholahudin Al Aiyub, M.Si lanjutkan membaca

h1

Lagi-lagi Fatwa Haram

4 Juni 2010

Masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu yang lalu terbit fatwa haram atas rebonding rambut, foto pre-wedding, dan tukang ojek wanita.

Baru-baru ini, Komisi A Bahtsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se Jawa dan Madura di Ponpes Lirboyo, Kota Kediri, Kamis (3/6) mengeluarkan fatwa tentang pengharaman waria mencukur rambut wanita dan penghalalan nikah siri. Meski kemudian FMPP buru-buru meralat bahwa fatwa ini hanya bersifat himbauan untuk dilaksanakan, tidak dipaksakan. Lagipula legitimasi untuk mengeluarkan fatwa ada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat.

Seperti biasa pula munculnya fatwa tersebut selalu diiringi dengan kontroversi di tengah masyarakat. Apalagi dengan masyarakat tipe-tipe ‘pakar dan pengamat’ seperti bangsa kita, maksudnya masyarakat kita kan paling jago urusan berkomentar bak pakar dan pengamat termasuk saya ini (hehehee…), hal apapun bisa jadi polemik. Jadi kontroversinya lebih mengemuka yang diikuti dengan gerakan protes lewat demonstrasi dan pembangkangan ketimbang introspeksi keimanan diri dan analisis ilmiah terhadap substansi fatwa itu sendiri.

Meski sebenarnya mendukung, saya tidak ingin mengulas substansi fatwa-fatwa tersebut, karena memang bukan ahlinya. Namun saya lebih tertarik merenungkan hal-hal di luar fatwa itu sendiri. Ibarat aliran sungai, fatwa terhadap berbagai persalahan umat kontemporer adalah ‘faktor hilir’, maka faktor apa yang ada di hulu yang dapat mendukung fatwa di hilir tersebut. lebih lanjut