Posts Tagged ‘negara’

h1

Renungan Di Pesisir Kenjeran: Antara Magnetisme dan Homoseksualitas-Lesbianisme

10 Juli 2015

Memasuki bulan Ramadhan 1436 H ini umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya kembali mendapat tantangan berat. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengesahkan pernikahan pasangan sesama jenis baik dari kalangan homoseksual maupun lesbian. Bagi para pelakunya, putusan MA tersebut dianggap sebagai kemenangan besar.

Andaikan keputusan itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebuah negara yang bernama Mikronesia, Vanuatu, Fiji, atau negara-negara kecil lainnya, tentu tak akan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Namun, karena yang mengeluarkan adalah lembaga hukum tertinggi di negara adidaya, ya beginilah gegap gempitanya. Siapapun maklum bahwa Amerika Serikat menjadi kiblat dunia untuk urusan kehidupan duniawi.

Sebagai muslim, kisah Nabi Luth AS sudah sangat cukup dijadikan dalil tentang cinta yang model begitu itu. Bahwa keharaman aktifitas seksual sesama jenis bersifat mutlak. Tafsir dari para ulama juga jelas membantah pernyataan bahwa kaum Nabi Luth AS diazab bukan karena orientasi seksualnya, akan tetap karena telah melecehkan malaikat yang diutus menemuinya. selanjutnya

h1

Jika Golput Haram…

8 Juli 2014

Berikut ini kutipan Fatwa MUI yang menyimpulkan haramnya tidak memilih dalam pemilu alias golput:

Dari http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/02/27/n1nh50-ini-bunyi-fatwa-mui-tentang-wajib-memilih-dalam-pemilu

Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

  1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
  1. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
  1. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan  syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
  1. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
  1. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Rekomendasi

  1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
  2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Fatwa ini ditetapkan di Padangpanjang, Sumatra Barat, pada 26 Januari 2009. Sedangkan pimpinan MUI yang menandatangani adalah pimpinan Komisi Fatwa MUI KH Ma’ruf Amin, Wakil Ketua MUI Dr H M Masyhuri Na’im, dan Sekretaris Sholahudin Al Aiyub, M.Si lanjutkan membaca

h1

Tips Menjadi Caleg dan Capres di Pemilu 2014 ala Golputer

27 Maret 2014

Seribu persen, saya yakin bahwa bukan hanya saya saja satu-satunya manusia di muka bumi Nusantara ini yang muak dengan politik, pemilu, kampanye, janji-janji politik, dan segala tetek bengeknya. Namun, oleh karena tidak ada pilihan lagi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, setiap warga negara akan bersinggungan dengan urusan politik. Semuak-muaknya saya, tentu saya tidak boleh tidak ikut nimbrung, minimal, sekedar curah pendapat (bukan curhat). Setidak-tidaknya, lewat curah pendapat bisa dibuktikan apakah pemikiran saya benar-benar absurd ataukah ternyata di luar sana ada orang-orang lain yang berpikiran sama dengan saya.

Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips-tips yang dapat diterapkan oleh para partai politik, caleg anggota legislatif, calon presiden, juru kampanye, maupun tim sukses yang berlaga dalam pemilihan umum 2014. Tips berikut ini sama sekali tidak menjamin Anda akan terpilih dan menang. Namun, setidak-tidaknya, Anda dapat mengurangi rasa mual-mual yang akan diderita oleh saya dan orang-orang seperti saya (kalaupun ada). Selain, agar Anda sendiri tidak menambah-nambah dosa karena berbohong dan ingkar janji.

simak tipsnya

h1

Tips Memilih di Pemilu 2014 ala Golputer

18 Maret 2014

Ya, saya adalah seorang golputer, alias tidak menggunakan hak saya sebagai warga negara untuk memilih di pemilihan umum. Sejak berusia 17 tahun di tahun 1996 hingga ke pemilu berikutnya 1999, 2004, dan 2009 saya tidak menggunakan hak pilih saya. Karena itu, saya sangat memahami jika ada pembaca yang menihilkan pemaparan-pemaparan di artikel yang saya tulis kali ini.

Langsung di-close aja, Gan!

Saya sendiri berkeyakinan, ada dua opsi langkah yang bisa dilakukan, dalam konteks pemilu, agar kita bisa berharap akan ada perubahan, yaitu:

  1. sebagian besar warga negara yang punya hak pilih menggunakan hak pilihnya, angka golput harus kecil; sebaliknya
  2. sebagian besar warga negara harus golput tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga angka partisipasi pemilu jadi kecil.

Tentu, kedua opsi tersebut muncul didahului adanya latar belakang pemikiran. lanjutkan membaca

h1

Desember, Bulannya Pejabat Nampang di Televisi

16 Desember 2013

Desember tidak hanya menjadi bulan penutup di tahun kalender berbasis matahari. Namun di dalamnya bertebaran berbagai hari-hari yang punya makna penting. Bagi agama Kristen dan Katolik, jelas, di bulan ini mereka menyambut perayaan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Sedangkan bagi seluruh warga dunia yang menjadikan kalender syamsiyah sebagai sistem penanggalan utama, tentu bulan Desember menjadi penantian pergantian tahun yang biasanya dilakukan dengan bertaburan aksi pemborosan dan kemaksiatan.

Awal bulan, tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari Anti HIV/AIDS sedunia. Di Indonesia, Hari Anti HIV/AIDS ini dilalui dengan kesuperbodohan* sang Menteri Kesehatan RI, Ibu Nafsiah Mboi, yang meloloskan kegiatan Pekan Kondom Nasional. Lalu setelah mendapat hujatan dari berbagai lapisan masyarakat, segenap staf Kementerian Kesehatan RI dikerahkan untuk melakukan kontra opini sembari cuci tangan alias lepas tanggung jawab atas polemik yang memalukan bagi bangsa yang mengaku relijius ini.

Kesuperbodohan itu berlanjut pada pernyataan bu Menkes yang membenarkan sebagian besar produk-produk farmasi di Indonesia yang masih menggunakan senyawa yang berasal dari hewan babi dalam proses produksinya. Lalu diikuti dengan tuntutan beliau, didukung sebagian kalangan medis dan farmakologi, agar obat/vakin tidak perlu melalui proses sertifikasi halal dari MUI. Notabene, yang dimaksud adalah syariat Islam tentang kewajiban memastikan kehalalan zat apapun yang masuk ke dalam mulut dan ditelan melewati kerongkongan setiap rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini harus dikesampingkan.

Okelah, cukup sampai disini ndhelerengnya pikiran.

Ada sebuah fenomena menarik yang saya perhatikan selama beberapa tahun belakangan, yang menjadi marak di bulan Desember, yaitu: peningkatan intensitas tampilan tayangan iklan layanan masyarakat dari berbagai lembaga/instansi negara di berbagai stasiun televisi.

Masalah buat gue??? Ooo, sangat menjadi masalah bagi saya selaku pemilik saham republik nusantara tercinta ini.

Sebenarnya, ada juga beberapa iklan layanan masyarakat lain yang tayang di bulan-bulan sebelumnya. Iklan tersebut kerap mengusik alam logika pikiran kerakyatan di kepala saya. Sangat bisa dibaca dan diduga, motif apa yang melatarbelakangi munculnya tayangan iklan tersebut.

Dalam tulisan ini, saya ingin ‘menggugat’ beberapa iklan layanan masyarakat yang dirilis oleh pemerintah. Gugatan tersebut karena munculnya pertanyaan-pertanyaan berikut: lanjutkan membaca

h1

Sekedar Ide Tentang Gaji Pejabat

18 Desember 2012

Sebagai rakyat, terutama yang pegawai swasta dan wira usahawan dan bukan PNS, kita sering rasan-rasan tentang betapa tingginya gaji para pejabat di negeri ini. Lebih khusus lagi, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Minggu (16/12/2012) merilis hasil analisis mereka tentang estimasi gaji para gubernur (dan wakilnya), walikota (dan wakilnya), serta bupati (dan wakilnya). Talkshow-nya juga sudah dihelat di Metro Pagi, Senin (17/12/2012), bersama Ucok Sky Khadafi, salah satu aktifis FITRA.

Nah, tadi saat duduk di toilet melakukan salah satu ritual mandi pagi, kok tiba-tiba tercetus ide berikut ini…

Presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, walikota/bupati, dan wakil walikota/bupati tidak usah punya gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, dan segala macam tunjangan yang otomatis dapat tanpa berbuat apa-apa. Berikan saja kepada mereka tunjangan-tunjangan operasional yang habis pakai dalam sebulan, misalnya: uang makan, uang transport, jatah pulsa, biaya kesehatan, asuransi jiwa, dan sejenisnya. Nah, ibarat tenaga marketing, kepada mereka diberikan bonus sesuai dengan pemasukan-pemasukan yang disetorkannya kepada negara.

Untuk presiden/wapres, mereka diberi bonus dari berapa besar realisasi pajak dan nilai ekspor yang tercapai dalam 1 tahun. Untuk gubernur/wagub dan walikota/bupati dan wakilnya, mereka diberi bonus dari PAD, pajak, dan retribusi yang berhasil diraup dalam 1 tahun. Mereka mendapatkan persentase bonus dari pemasukan tersebut yang dibayarkan setiap akhir tahun setelah diaudit oleh BPK. Tentang berapa besar nilai presentasenya, silahkan dipikirkan berapa yang pantas.

Intinya, dengan demikian para pemimpin itu termotivasi untuk setor uang ke negara, bukan ke partainya apalagi ke rekening pribadinya. Makin besar pemasukan yang mereka setor ke negara, makin besar pula pundi-pundi bonus yang mereka terima di akhir tahun. Bonus-bonus itu yang jadi modal pensiun mereka kelak.

Karena ini cuma ide dan saya memanfaatkan momen kebebasan berekspresi, tolong jangan ada yang protes atau kontra. Karena semestinya para pejabat yang digaji oleh uang rakyat itulah yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Bukan sebaliknya, justru rakyatnya, yang sedang duduk di toilet memenuhi panggilan alam, malah yang menyempatkan diri memikirkan kesejahteraan pejabatnya.

Wallahu’alam…

Just a thought…

Sumber: kompas.com dan MetroTV